JAKARTA, Berita-Kontrol.id - Sebuah bandara pribadi yang beroperasi tanpa satu pun perangkat negara ditemukan di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Temuan ini menyentak publik dan menarik perhatian pusat kekuasaan di Jakarta, terlebih setelah Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan peringatan kerasnya:
“Tidak boleh ada republik di dalam Republik.”
Terkait itu , Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, menyebut temuan ini bukan kejutan sepenuhnya.
Menurutnya, indikasi adanya praktik-praktik menyimpang di kawasan tambang sudah lama tercium, bahkan pernah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika masih menjadi kandidat presiden pada Pilpres 2019.
“Pak Prabowo tidak mungkin berbicara soal kebocoran pendapatan negara jika beliau tidak memegang data valid. Hanya saja saat itu eranya berbeda, tekanan politik besar,” ujar Yudhistira di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia mengatakan , keberadaan bandara ilegal ini merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara dan harus dihentikan segera.
“Dengan nasionalisme beliau, saya yakin Presiden Prabowo akan bertindak tegas. Bandara ini jelas ancaman serius bagi negara,” ungkapnya.
Ketum IWO itu menyinggung indikasi mengejutkan terkait adanya pejabat tinggi negara di lingkungan eksekutif yang diduga memiliki saham di IMIP.
“Dengan perangkat negara selengkap ini, Polri, Kejaksaan, BIN, BAIS, KPK, Presiden sudah seharusnya mengusut siapa pejabat tinggi yang bermain dalam bisnis hitam ini,” kata Yudhistira.
Selain potensi kebocoran pendapatan negara dari sektor tambang, IWO juga menduga bandara itu bisa menjadi pintu masuk kejahatan terorganisir.
“Penyelundupan narkoba skala besar dan TPPO sangat mungkin terjadi. Peredaran narkoba di Morowali meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Ini harus menjadi perhatian Imigrasi, Polri, BNN, dan Bea Cukai,” sebutnya.
Sekadar diketahui, IMIP adalah konsorsium besar: Shanghai Decent Investment Group – 49,69% , PT Sulawesi Mining Investment – 25% , PT Bintang Delapan Investama – 25,31%.
Sebagai informasi , bandara di dalam kawasan ini disebut telah beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, tanpa satu pun otoritas negara dan tanpa imigrasi, tanpa bea cukai serta tanpa airnav.
Usai menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI 2025 di Morowali, Menhan Sjafrie mengonfirmasi secara tegas:
“Bandara tanpa perangkat negara adalah anomali. Celah seperti ini membuat kedaulatan ekonomi rawan,” paparnya.
Ia menegaskan evaluasi menyeluruh sedang dilakukan dan regulasi akan ditegakkan tanpa kompromi.
Menanggapi hal itu , peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, membeberkan fakta lebih dalam.
Menurut dia , persoalan bandara IMIP bukanlah temuan mendadak, melainkan bagian dari rangkaian kebocoran tambang yang sudah dibicarakan sejak Pilpres 2014.
Edna mengungkapkan bahwa TNI diperintahkan Presiden Prabowo untuk menggelar latihan di kawasan dekat tambang ilegal. Namun yang lebih mengejutkan adalah temuan di Morowali:
“Bandara itu tidak punya otoritas Indonesia. Orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Bahkan aparat keamanan pun tidak bisa masuk,“ kata Edna lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Senin, 24 Novembr 2025.
Edna menyebut operasi bandara IMIP yang berlangsung sejak 2019 seharusnya tidak mungkin luput dari radar negara.
“Selama bertahun-tahun tidak ada aparatur negara di sana. Itu yang harus dipertanyakan,” bebernya.
Edna menilai , langkah paling minimal adalah menghadirkan imigrasi, bea cukai, dan airnav di sana. Lebih jauh, publik harus ikut mengawal langkah Menhan yang sudah berjanji melapor kepada Presiden Prabowo.
“Kita harus tahu siapa yang memberi izin awal bandara tersebut. Pelanggaran ini sudah berjalan lama,“ tandasnya.
(Editor: Sahril)
(Sumber: Iwo Pusat)
