Soppeng, Berita-Kontrol.id - | Proyek revitalisasi satuan pendidikan di SDN 167 Togigi, Kabupaten Soppeng, jadi isu yang mengarah pada dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai mekanisme atau administrasi.
Program revitalisasi tahun anggaran 2025 yang tercatat menelan dana Rp 476.888.241.00 tersebut semestinya dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Tetapi , berdasarkan informasi yang diterima, menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa pekerjaan justru dialihkan kepada pihak ketiga tanpa landasan administrasi yang jelas.
Dugaan inilah yang kemudian mendorong desakan agar Aparat Penegak Hukum (Aph) melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari dokumen pelaksanaan, proses penyaluran dana, hingga struktur kerja proyek di lapangan.
Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred Surya Putra Panduu, menilai situasi ini tidak boleh dianggap sepele. Ia menyebut adanya potensi penyimpangan apabila swakelola hanya menjadi formalitas.
“Jika proyek swakelola berubah menjadi praktik yang dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa prosedur resmi, itu indikasi yang harus diusut. Administrasi dan pengerjaan lapangan perlu diperiksa dari awal sampai akhir. Kami meminta Aph segera melakukan pemeriksaan menyeluruh,” pintanya.
Menurutnya , pola seperti ini umum terjadi ketika proyek swakelola sengaja “dipihak ketigakan” demi keuntungan tertentu.
“Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kepastian. Kami menekan agar semua proses dibuka, diperlihatkan, dan diuji, termasuk siapa yang sebenarnya mengerjakan proyek tersebut,” tandasnya, Minggu (23/11).
Hingga berita ini dipublikasikan , pihak sekolah maupun dinas terkait belum dikonfirmasi terkait dugaan ini.
(Penulis: Sahril/Red*)
(Sumber: Ketua LPKN)
