Soppeng, Berita-kontrol.id - Dugaan ketidakjelasan aliran hasil pengelolaan tanah ornamen di Kabupaten Soppeng mulai menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut memantik desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pengusutan demi memastikan transparansi pengelolaan aset daerah.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Soppeng, FAS. Rachmat Kami, menilai setiap aset daerah yang menghasilkan pendapatan seharusnya dikelola secara terbuka, disertai sistem pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, dugaan tidak jelasnya aliran hasil pengelolaan tanah ornamen tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum karena menyangkut tata kelola aset milik daerah.
“APH harus segera mengusut pengelolaan tanah ornamen di Soppeng yang diduga aliran hasilnya tidak jelas. Jangan sampai ada aset yang menghasilkan, tetapi tidak diketahui ke mana hasilnya mengalir,” tegas Rachmat, Senin (25/05/2026).
Ia menilai, apabila benar terdapat ketidakjelasan dalam pengelolaan maupun distribusi hasil dari aset tersebut, maka kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, Rachmat meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tersebut turut diperiksa, termasuk dokumen administrasi, mekanisme pengelolaan, hingga laporan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan tanah ornamen tersebut.
“Semua harus dibuka secara terang, mulai dari jumlah hasil, bagaimana pengelolaannya, sampai ke mana alirannya. APH harus membongkar itu secara menyeluruh,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aset daerah tidak boleh dilakukan setengah-setengah, sebab berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta prinsip pemerintahan yang transparan dan bersih.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait dugaan ketidakjelasan aliran hasil pengelolaan tanah ornamen di Kabupaten Soppeng. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi dalam pemberitaan.
